Selasa, 02 Februari 2021 - 18:23:01 WIB
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw Diduga Melanggar SE MendagriKategori: Polhukam - Dibaca: 158 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Bupati Teluk Bintuni,  Papua Barat,  dianggap telah melanggar Surat Edaran (SE)  dari Mendagri dengan nomor 820/6923/SJ tentang larangan pergantian pejabat di lingkungan daerah pemerintah provinsi,  kabupaten,  dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dirinya diduga kuat  melanggar aturan tentang mutasi jabatan yang melanggar  pasal 71 ayat 2, yang berbunyi,"Sebagai diketahui ketentuan Pasal 71 atat 2, Undang Undang Pilkada yang pokoknya mengatur : Gubernur atau Wakil Gubernur,  Bupati atau Wakil Bupati,  Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.  

Penjelasan ini disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat Teluk Bintuni dan Ketua Tim Sukses Alli Ibrahim Bauw-Yohanis Manibuwi,  Edison Orocomna kepada wartawan,  Selasa (02/02/2021) di Jakarta. 

Menurut Edison,  Bupati Teluk Bintuni Perus Kasihiw  per tanggal 11 Juni 2020, melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan pejabat Kabupaten.  Petrus Kasihiw melakukan mutasi  30 jabatan bendahara di lingkungan dinas dan 23 bendahara di tingkat Distrik. 

"Ini kan sudah tidak benar.  Bupati Teluk Bintunii Petrus Kasihiw telah melakukan pelanggar SE dari Mendagri dengan nomor 820/6923/SJ tentang larangan penggatian pejabat di lingkungan daerah Kabupaten Teluk Bintuni.  Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 71 ayat 2," tegas Edison Orocomna.  

Edison yang juga tokoh masyarakat dan Ketua Partai Perindo Kabupaten Teluk Bintuni ini menegaskan bahwa ini jelas-jelas sudah melanggar UU dan yang bersangkutan  bisa berurusan dengan ranah hukum. 

"Sudah jelas aturannya di Pasal 71 ayat 2. Jadi apa yang dilakukan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dengan memutasi 30 bendahara dinas dan 23 bendahara di tingkat Distrik menyalahi aturan," jelas Edison.  

Edison meminta kepada Kemendagri dalam Mendagri Tito Karnivian untuk mengambil sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan Bupati Teluk Bintuni,  Petrus Kasihiw. 

"Besok Rabu (03/02/2021) kami berencana melaporkan pelanggarann yang telah dilakukan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan ke Kementerian Dalam Negeri," ungkap Edison. Ham


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.