Nasional
Senin, 14 Oktober 2019 - 15:13:42 WIB
Inilah Lima Bidang dengan Kepuasan Tertinggi di Era Jokowi-JKJAKARTA-Gelaran Pertarungan Pilpres 2019 telah usai menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin. Dengan demikian, berakhir pula periode Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (JK).Alvara Research Center mengeluarkan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja di Pemerintahan Jokowi–JK di penghujung periode. ...
Jumat, 04 Oktober 2019 - 10:56:02 WIB
Bamsoet Diingatkan Jangan Hanya Mengurusi Empat PilarJAKARTA-Mantan Ketua DPR, Bambang Soesatyo akhirnya terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024. Bamsoet, sapaan akrabnya akan memimpin MPR bersama sembilan orang lainnya dari masing-masing fraksi partai dan satu orang utusan DPD.Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyatakan, banyak ekpektasi yang disematkan masyarakat kepada pimpinan MPR ...
Senin, 30 September 2019 - 19:57:32 WIB
Jamin Keamanan, Jokowi Imbau Warga Tak Tinggalkan WamenaBOGOR-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar warga tidak meninggalkan Wamena, Papua pasca kerusuhan. Dia menyebut aparat baik TNI/Polri menjamin keamanan warga di sana.“Terus kita imbau agar masyarakat tidak keluar dari Wamena karena aparat keamanan sudah bisa mengamankan,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (30/9/2019).Dia mengakui bahwa eksodus tidak bisa ...
Sabtu, 28 September 2019 - 20:03:14 WIB
3 Kapolda Dicopot Cukup MengejutkanJAKARTA-Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai, pencopotan tiga Kapolda oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian sedikit mengejutkan. Maklum saja ketiga Kapolda tersebut berada di wilayah yang sedang dirundung masalah hebat."Sebut saja Riau dengan persoalan Karhutla, Sultra (Sulawesi Tenggara) dengan insiden demonstrasi yang merenggut nyawa mahasiswa dan ...
Jumat, 27 September 2019 - 18:12:11 WIB
Panglima TNI Bentuk Tiga KogabwilhanJAKARTA-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membentuk tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Pembentukan Kogabwilhan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman yang mengganggu kepentingan nasional.“Pembentukan Kogabwilhan secara prinsip diarahkan untuk mencapai kesiapsiagaan dalam penanganan krisis di wilayah Indonesia dengan membagi teritorial Indonesia ke ...
Kamis, 26 September 2019 - 14:27:12 WIB
Fraksi PKS Minta Pasal Penghinaan Presiden Dicabut dari RUU KUHPJAKARTA-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meminta pasal penghinaan terhadap presiden dicabut dalam draf Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Alasannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal tersebut."Terkait dengan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, oleh karena itu fraksi PKS akan mengusulkan, terkait RUU KUHP Pasal 218, 219, 220 ...
Rabu, 25 September 2019 - 12:08:43 WIB
Jokowi Absen di Sidang PBBJAKARTA-Ketua bidang Pemenangan Presiden DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmo Harsono menyebut tidak benar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghindar dari forum internasional seperti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digeler di New York, pada 23 September 2019 kemarin."Pak Jokowi hadir dalam pertemuan Internasional semisal KTT G 20, APFC (Asia Pasifik Forestry commision ) di ...
Senin, 23 September 2019 - 14:56:58 WIB
Pimpinan DPR Merapat ke Istana PresidenJAKARTA-Pimpinan DPR, Komisi III dan sejumlah Pimpinan Fraksi di DPR merapat ke Istana Presiden. Kedatangan mereka untuk membahas kelanjutan dari RUU KUHP.Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, kedatangannya ke Istana untuk membahas RUU KUHP. "Mau bahas RKUHP," kata Fahri di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9/2019).Nampak dalam rombongan Ketua DPR Bambang Soesatyo, ...
Jumat, 20 September 2019 - 18:09:27 WIB
Presiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP DitundaJAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan terhadap RUU KUHP ditunda. Dia telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan hal tersebut kepada DPR.“Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahannya ...
Rabu, 18 September 2019 - 17:41:22 WIB
Menko Polhukam: UU KPK Sudah Layak DirevisiJAKARTA-Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan bahwa pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikannya menanggapi revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di DPR beberapa waktu lalu.Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak mencurigai terlebih dahulu ...
Minggu, 15 September 2019 - 13:18:52 WIB
Ketua DPR Yakin Pimpinan KPK Akan Bertugas hingga Akhir JabatanJAKARTA-Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengaku percaya semua pihak bertanggungjawab dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, isu mengenai KPK tak dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dianggapnya tak semua benar."Tidak hanya kepolisian, kejaksaan, KPK, tapi juga DPR dan masyarakat juga harus terlibat dalam pemberantasan korupsi," kata Bambang saat ...
Jumat, 13 September 2019 - 13:51:51 WIB
Presiden Jokowi Tolak Empat Poin Draf Revisi UU KPKJAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan poin-poin dari draf revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak disetujuinya.“Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi revisi undang-undang inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi tugas KPK,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (!3/9/2019).Poin pertama adalah terkait dengan mekanisme ...
Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 99 | Next > | Last >>