Polhukam
Rabu, 26 Maret 2014 - 17:32:06 WIB
KPK Didesak Ungkap Pengakuan Anas JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius untuk mengungkap pengakuan Anas Urbaningrum soal Century dan kejanggalan dana kampanye Pilpres 2009. Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengakui dirinya menjadi saksi tentang dedikasi Anas saat Panitia Khusus Angket Century DPR RI pada 2009-2010 yang khusus mengamankan Presiden SBY. "Saya saksi, Anas bekerja ...
Senin, 24 Maret 2014 - 13:32:18 WIB
Wawan Keberatan Aset Airin DisitaJAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menyita sejumlah aset tidak bergerak milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bila ternyata didapatkannya dari tindak pidana. Bahkan KPK juga bakal menyita aset milik Wali Kota Tangerang Selatan Arin Rachmi Diany bila ternyata dari hasil korupsi suaminya, Wawan.Penasihat hukum Wawan, Tubagus Sukatma mengaku keberatan bila KPK menyita aset milik ...
Minggu, 23 Maret 2014 - 16:50:24 WIB
Kristiadi: Sebaiknya Pendamping Jokowi Jangan Orang JawaJAKARTA-Siapa pendamping Joko Widodo atau Jokowi sebagai cawapres nantinya, kini sudah ramai dibicarakan. Namun siapa sebenarnya sosok ideal yang bakal mendampingi Gubernur DKI Jakarta ini?Peneliti CSIS J Kristiadi mengatakan pendamping Jokowi harus orang yang kuat dan bisa menutupi kekurangan dia.Kristiadi menyarankan Jokowi tidak mengambil pendamping orang Jawa. Tetapi orang luar Jawa yang ...
Kamis, 20 Maret 2014 - 20:50:06 WIB
MK Tolak Gugatan Yusril JAKARTA-Mahkamah Kontitusi (MK) menolak gugatan UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. MK menilai, dalil gugatan yang digunakan oleh Yusri yang mempergunakan pasal 22e ayat 3 UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusonal, pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14 ayat 2, pasal 112 UU No.42 tahun 2008 dalam ...
Selasa, 18 Maret 2014 - 17:05:46 WIB
Pindah ke PDIP, SBY Pecat JumhurJAKARTA-Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, langkah mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat pindah ke PDIP merupakan langkah tidak tepat.Untuk itu, kata Hendri, wajar jika Jumhur diberhentikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala BNP2TKI. Karena PDIP merupakan partai oposisi ...
Senin, 17 Maret 2014 - 20:03:32 WIB
Akil Mochtar dan Hambit Bintih Berdebat di TipikorJAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar berdebat dan beradu argumentasi dengan Bupati nonaktif Gunung Mas, Hambit Bintih di Pengadilan Tipokor Jakarta, Senin (17/3/2014).Perdebatan ini disebebkan kesaksian Hambit yang menyebut dirinya pernah bertemu dengan Akil Mochtar yang juga terdakwa kasus suap Pilkada Gunung Mas di rumah dinas Akil kompleks Menteri dan Pejabat Tinggi ...
Jumat, 14 Maret 2014 - 20:38:41 WIB
Pendamping Jokowi Ditentukan Pasca Pileg JAKARTA-PDI Perjuangan mengakui sudah ada beberapa tokoh dan parpol yang menjalin komunikasi politik terkait penetapan Jokowi menjadi capres 2014.Komunikasi itu dilakukan sebelum PDI Perjuangan menetapkan Jokowi sebagai capres. Komunikasi itu terkait cawapres yang akan mendampingi Jokowi."Belum ada (cawapresnya). Kita komunikasi dengan parpol sudah. NasDem pernah datang ke sini. Informal ...
Kamis, 13 Maret 2014 - 17:46:46 WIB
Soal Century SBY Dinilai Cemas JAKARTA-Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cemas dengan dakwaan Budi Mulya, yang menyebut 67 kali nama Wakil Presiden Boediono dalam kasus bailout Bank Century di Pengadilan Tipikor Jakarta."Sebab pencantuman pasal 55 ayat 1 ke-1 oleh Jaksa Penuntut KPK dalam dakwaan Pak Budi Mulya sama nilai hukumnya dengan menyatakan status hukum ...
Rabu, 12 Maret 2014 - 17:28:05 WIB
Ruhut: Penonaktifan Sutan Tunggu TersangkaJAKARTA-Partai Demokrat masih terus memantau kasus dugaan korupsi SKK Migas yang menyeret nama Ketua DPP Sutan Bhatoegana.Bahkan Demokrat akan menonaktifkan Sutan dari jabatan di partai jika KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka."Apabila sudah ada dua alat bukti dijadikan tersangka, baru kita nonaktifkan. Jadi mengenai pak Sutan masih saksi," kata Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut ...
Sabtu, 08 Maret 2014 - 09:27:34 WIB
Hanya PAN dan PDIP yang Terima Dana PerusahaanJAKARTA-Seluruh partai politik telah menyerahkan laporan dana kampanye periode II ke KPU. Dalam laporan periode II ini, tampaknya hanya PDI dan PAN yang mencantumkan penerimaan dana dari badan usaha/perusahaan. Dalam laporan dana kampanye parpol yang dikutip dari KPU, Jumat (7/3/2014), dari 12 partai politik nasional, hanya PDIP dan PAN yang mencantumkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari ...
Kamis, 06 Maret 2014 - 12:53:49 WIB
Jaksa Sebut Boediono Terlibat JAKARTA-Sidang kasus Bank Century mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KMS A. Roni dalam dakwaannya menyebutkan, Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama di antaranya dengan Boediono, yang ketika itu menjabat Gubernur Bank ...
Rabu, 05 Maret 2014 - 10:03:42 WIB
Prabowo Incar Kepala Daerah Sebagai PendampingJAKARTA-Partai Gerindra mengincar beberapa kepala daerah untuk dijadikan pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2014."Ahok (wagub DKI), Ibu Risma (wali kota Surabaya), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, ada juga Aher (gubernur Jabar)" ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi kepada INILAHCOM, Rabu (5/3/2014).Ia menjelaskan, nama-nama tersebut merupakan aspirasi kader Gerindra di ...
Hal: << First | < Prev | ... 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | Next > | Last >>