Selasa, 03 Maret 2015 - 20:21:51 WIB
Mantan Wagub DKI Anggap Ahok Gali Kuburan SendiriKategori: Ibu Kota - Dibaca: 558 kali


Baca Juga:Tentara Nigeria Klaim Bunuh 70 MilitanLimbong: Saya Siap Bersaing dengan Siapa Saja Rupiah Kembali Melemah TipisPolri akan hentikan sementara kasus Adnan-Pandu

JAKARTA-Peerseteruan ntara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta terkait masalah APBD DKI 2015 menuai sorotan dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Menurut dia, kisruh anggaran terjadi sebagai akibat belum ada kesepahaman dalam penggunaan sistem e-budgeting.

Prijanto menegaskan, e-Budgeting merupakan pilihan sistem untuk memformat anggaran atau keuangan daerah. Yakni memiliki tujuan keamanan, mempercepat akses, mudah diakses dan dibaca oleh siapa saja. Bahkan tak bisa dikutak-kutik oleh sembarang orang lantaran terkunci. Hanya petugas yang mengetahui kunci saja yang bisa membuka dan mengubah isi Rancangan APBD.

Perubahan RAPBD hasil pembahasan bersama, memiliki konsekwensi bagi gubernur untuk mengubah RAPBD yang diajukan.

"Artinya, ketika memilih e-Budgeting, tidak berarti RAPBD awal tidak bisa diubah bak kitab suci," ujar Prijanto, kemarin (2/3).

Terkait dengan persoalan dana siluman yang belakangan ini digaungkan oleh gubernur sebagai senjata untuk melawan DPRD DKI Jakarta, Prijanto cenderung menggunakan istilah ’program siluman’. Eksekutif menyebut ’siluman’ karena kemunculannya di luar RAPBD.

Namun dari sisi anggota dewan, alokasi itu disebut pokok-pokok pikiran (pokir). Program yang muncul bisa sesuai kebutuhan masyarakat atau sebaliknya. Pada September 2009, Prijanto pernah mengritisi perilaku dewan melalui buku berjudul ’Mengintip APBD & Pembangunan Jakarta’.

”Walaupun saya kesal terhadap perilaku oknum dewan, saya berpendapat boleh dan penting anggota DPRD bisa membahas sampai satuan tiga namun dengan catatan,” tandas Prijanto.

Alasan diperbolehkannya dewan untuk membahas hingga satuan tiga (penyusunan anggaran), kata Prijanto, sebab kedudukan DPRD yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Alasan lainnya yakni, anggota dewan juga mengetahui kebutuhan rakyat dan  wilayahnya. Termasuk untuk melengkapi bila ada yang terlewatkan dalam konsep RAPBD. JPNN/Jay

0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.