Rabu, 28 Mei 2014 - 15:33:21 WIB
Mantan Menlu Sebut Megawati di Kasus Korupsi Kemlu Kategori: Nasional - Dibaca: 931 kali


Baca Juga:Prabowo Ketika Masih RemajaBUMN Inginkan Pembangunan Transmisi Sumut Rampung 3 Tahun Sebaiknya, Pemerintah Naikkan Harga BBM Sabella Berharap Messi Tidak Cedera

JAKARTA-Mantan Menteri Luar Negeri, Nur Hassan Wirajuda mengatakan, penyelenggaraan sidang dan konferensi internasional di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2004-2005, adalah perintah Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat sebagai presiden.

Akibat kasus ini, mantan Sekjen Kemenlu Sudjanan Parnohadiningrat ditetapkan sebagai tersangka. Hasan Wirajuda juga disebut-sebut dalam sejumlah kesaksian, menerima sejumlah uang dalam kasus ini.

Adapun kegitan tersebut, kata Hassan adalah untuk meredam keadaan dalam negeri atas beberapa peristiwa.

Peristiwa itu, papar Hassan, seperti bom Bali dan tsunami Aceh, bersamaan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Atas kejadian itu, sebut Hassan, negara-negara lain melihat Indonesia sudah tidak aman lagi.

Untuk mengembalikan kepercayaan mereka bahwa situasi Indonesia masih aman, pemerintah membuat acara tersebut.

"Dalam kerangka dua tahun kerja, 2004-2005 itu panjang. Sebagai ada instruksi Presiden (Megawati Soekarnoputri) untuk melakukan konfrensi, dalam arahan pimpinan kita berikan arahan untuk konfrensi," jelas Hasan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/5/2014).

Anggaran kegiatan itu, lanjut Hasan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diambil dari Kementerian Keuangan.

Namun, dia menampik mengetahui adanya penyimpangan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hassan mengaku, Sudjanan selaku Sekjen Kemenlu yang lebih mengetahuinya.

"Saya tidak tahu teknisnya bahwa ada anggaran Deplu (sekarang Kemenlu) yang dibintangi, tapi saya duga itu berada di bawah Kesekjenan," papar Hasan saat bersaksi untuk terdakwa Sudjanan.

Hassan tidak menampik, memberikan arahan pada penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, dirinya hanya memberikan arahan pada fungsi tertentu yang sifatnya misi diplomatik, terkait kesuksesan pengembalian kepercayaan pihak luar negeri kepada Indonesia.

"Saya tidak memberikan arahan secara tertulis. Saya ingat memberikan perintah terhadap fungsi-fungsi tertentu yang bersifat misi diplomatik dilakukan Kemenlu. Tradisinya memang begitu, hal-hal yang menyangkut protokol," ujar Hasan. Bay/Inl


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.

 



TerpopulerTolak Tampil Untuk The Voice As (196406)Menikah di Bali (27739)Tampil di Jakarta (26777)Inilah Saham Pilihan Pekan Ini (16345)119 Orang Tewas Akibat Gempa di Meksiko (14258)Isagenix Berkontribusi Wujudkan Masyarakat Lebih Sehat (13958)Nurul Arifin: JK Tutup Pintu Buat Saya (12795)Profil Susi Pudjiastuti (12329)Wawarinka Melangkah ke Perempat Final (11868)Khloe Kardashian Siap Ceraikan Lamar Odom (11652) INTERNASIONALPolandia Beli 32 Jet Tempur Siluman F-35 ASWARSAWA-Polandia memastikan membeli 32 unit pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning ...


Virus Wuhan Kacaukan Acara ImlekAbu Sayyaf Culik 5 WNI, Menlu RI Panggil Wakil Malaysia dan FilipinaKonflik Natuna dan Klaim Laut China Selatan Bikin ASEAN MeradangChina Resmi Tugaskan Kapal Perang Terbesar di AsiaLa Catrina, Bos Cantik Geng Narkoba Ditembak Mati Polisi MeksikoKata Mahathir, Israel Harus Diadili ICC karena 3 AlasanJet Tempur J-15 China Mulai Lepas Landas dari Kapal Induk Shandong
Laporan KhususSebaiknya, Dua Anggota KPU dan Dua Anggota Bawaslu Mambramo Raya Dipcat JAKARTA-Sebaiknya, dua anggota Koalisi Pemilihan Umum (KPU) dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...


Tim Pelajar SD Indonesia Raih 11 Perak dan 11 Perunggu di IMSOKen Chaidian Pimpin MGKR DPD dan DPC Menolak Mubes MKGR Perkumpulan atau MKGR OrganisasiKPN Sail Nias Tiba Kembali di JakartaKontingen Pelantara 9 Gelar Kegiatan di LampungKRI Tanjung Kambani 971 Gelar Ritual Khatulistiwa Kontingen Pelantara 9 Saksikan Atraksi Lompat Batu