Kamis, 15 Agustus 2013 - 17:40:13 WIB
OJK Segera Revisi UU Pasar ModalKategori: Ekbis - Dibaca: 765 kali


Baca Juga:Tiga Wartawan Jadi Korban Saat Pembuburan DemonstranPemerintah Mesti Antisipasi Ancaman KekeringanDiperlukan Dana Rp 1 T, Benahi Jalur SelatanPedrosa Siap Kudeta Marc Marquez

JAKARTA- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad, siap mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pertumbuhan industri pasar modal. Untuk merealisasikan hal ini, OJK segera merevisi UU Pasar Modal.

"Saya kira revisi UU Pasar Modal akan dilakukan, untuk memenuhi kebutuhan atas pola investasi yang kian berubah, saya perkirakan tahun depan kami akan merevisi UU pasar modal yang mulai berlaku pada 1995," katanya, Kamis (15/8/2013), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Muliaman menjelaskan, saat ini OJK tengah melakukan berbagai kajian untuk nantinya dimasukkan ke dalam UU pasar modal, meski revisi yang terus digodok ini masih akan dilakukan pada tahun depan.

Revisi yang akan dilakukan OJK sendiri, diakuinya sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan masyarakat akan pasar modal. Hal itu dilakukan mengingat terjadi perkembangan industri pasar modal yang sangat cepat. Penyesuaian juga dilakukan untuk memperdalam penetrasi pasar modal di masyarakat.

Sebagai tahap awal, OJK sudah menyiapkan berbagai fundamental pendukung seperti pembentukan badan pelindung investor yaitu Investor Protector Fund (IPF) dan penyerdehanaan satuan lot saham menjadi 100 lembar per lot.

Perubahan ini akan mengenalkan pasar modal kepada masyarakat dan mampu meminimalkan resiko loss karena ada badan pelindungnya.

"Ini tahapan awal selanjutnya akan dipertegas lagi melalui revisi UU pasar modal sehingga lebih melindungi masyarakat dan lebih menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal," katanya.

Seperti diketahui, OJK saat ini masih tetap dapat bekerja mengawasi pasar modal dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida sebelumnya pernah menuturkan, ada beberapa hal yang dinilai penting untuk dimasukkan ke dalam revisi UU Pasar Modal.

Ia mengatakan, pengaturan alternatif sistem perdagangan di bursa saham khususnya di luar bursa yang perlu diatur, salah satunya adalah terkait "dark pool".

"Terkait dengan adanya sistem perdagangan alternatif di luar bursa, kami menginginkan hal tersebut harus diatur dalam revisi UU Pasar Modal karena sekarang ini belum diatur," ujar dia.

Hal lainnya, lanjut dia, terkait dengan pembuatan payung hukum bagi program pelepasan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada publik.

Menurut dia, meski tidak dilakukan dalam waktu dekat namun penyediaan payung hukumnya perlu dilakukan dari sekarang demi menghadapi dinamika perkembangan pasar modal global.

"Kemudian, yang juga harus diatur dalam revisi UU Pasar Modal adalah pengelola manajemen pengganti (statuter) bagi emiten atau perusahaan efek yang diduga menggelapkan dana di pasar modal," sambungnya.  Bar


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.