Kamis, 29 Oktober 2020 - 10:46:20 WIB
ICW Ingatkan KPKKategori: Polhukam - Dibaca: 80 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat fokus juga pada supervisi kasus-kasus mangkrak pada penegak hukum lain, baik Kepolisian dan Kejaksaan. Hal itu seusai dikeluarkannya Perpres 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jika memang tidak ada perkembangan yang signifikan, maka KPK harus mulai mengambil inisiatif untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, (29/10/2020).

Tidak hanya itu, ICWmendorong agar KPK dapat memulai supervisi awal pada kasus Djoko S Tjandra yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Kepolisian. Sebab, pada awal September lalu KPK telah resmi mengeluarkan surat perintah supervisi untuk kasus itu.

Setidaknya, ada beberapa hal yang belum terungkap dalam penanganan perkara Djoko S Tjandra yakni terkait adanya oknum jaksa lain yang diduga terlibat dalam perkara Djoko S Tjandra. Lalu, dugaan pihak lain yang terlibat pengurusan fatwa di Mahkamah Agung, selain Pinangki Sirna Malasari. Dan, dugaan politisi lain yang terlibat selain Andi Irfan Jaya.

"Tiga poin ini setidaknya harus didalami oleh KPK dengan menanyakan perkembangannya pada Kejaksaan Agung atau pun Kepolisian. Jika jawaban yang didapat sekadar normatif atau ada upaya untuk melindungi pihak tertentu, maka selayaknya KPK dapat mengambil alih seluruh penanganan yang ada pada Kejaksaan Agung atau pun Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres Supervisi," katanya.

Selain itu, lanjut Kurnia, Perpres ini sekaligus menjadi pengingat bagi Pimpinan Kejaksaan Agung atau Kepolisian agar dapat kooperatif jika KPK sedang melakukan supervisi.

"ICW tidak berharap hal yang dilakukan Kejaksaan Agung saat menangani perkara Pinangki kembali berulang. Satu contohnya ketika Kejaksaan Agung diduga tidak melakukan koordinasi kepada KPK saat melimpahkan perkara ke pengadilan. Praktik ini ke depannya tidak boleh lagi terjadi," pungkasnya. Sin


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.

 



TerpopulerTolak Tampil Untuk The Voice As (197136)Menikah di Bali (28916)Tampil di Jakarta (27969)Inilah Saham Pilihan Pekan Ini (16880)Indonesia Andalkan Empat Pewushu di 7th Sanda World Cup 2014 (15768)119 Orang Tewas Akibat Gempa di Meksiko (15001)Isagenix Berkontribusi Wujudkan Masyarakat Lebih Sehat (14628)Ketua DPR RI terima dirjen badan nuklir internasiona (14209) Seskab: Eksekusi Mati Dilaporkan dalam Sidang Kabinet (13378)Dua Tahanan Polisi Militer Kabur dari Sel Isolasi (13002) INTERNASIONALGawat, Vaksin Tahap Pertama Terpaksa DihentikanDHAKA-Di tengah masih merebaknya wabah Covid-19, Pemerintah Bangladesh harus menghentikan pemberian vaksis ...


Militer Israel DipermalukanPasukan Rusia Cari Jasad 2 Tentara Israel di SuriahPengadilan Internasional Putuskan Bisa Adili Sengketa Israel-PalestinaTrump Klaim AS Miliki Rudal Hipersonik Terkuat di Dunia Kapal Induk Inggris Terdampar 6 BulanBiden Tunjuk Tim Komunikasi yang Semuanya PerempuanPutin Ingin Pertahanan Nuklir Rusia
Laporan KhususMensos Juliari Kutip Komisi Paket Sembako JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus korupsi pengadaan bantuan ...


Thailand Umumkan Kasus Pertama Penularan Virus Corona AntarmanusiaSebaiknya, Dua Anggota KPU dan Dua Anggota Bawaslu Mambramo Raya Dipcat Tim Pelajar SD Indonesia Raih 11 Perak dan 11 Perunggu di IMSOKen Chaidian Pimpin MGKR DPD dan DPC Menolak Mubes MKGR Perkumpulan atau MKGR OrganisasiKPN Sail Nias Tiba Kembali di JakartaKontingen Pelantara 9 Gelar Kegiatan di Lampung