Kamis, 12 Maret 2020 - 20:08:47 WIB
Tak Kunjung Tangkap Harun Masiku, ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari KPKKategori: Polhukam - Dibaca: 56 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat eks Caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga saat ini belum juga ditangkap.

"Khusus untuk Harun Masiku, sudah dua bulan yang bersangkutan tidak mampu ditemukan oleh KPK. Bahkan publik pun tidak mengetahui sudah sejauh mana perkembangan pencarian yang dilakukan oleh KPK," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi, Kamis (12/3/2020).

Kurnia pun membandingkan penanganan perkara yang menjerat Harun dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang bisa ditangkap di Cartagena, Kolombia, dalam jangka waktu 77 hari.

"Namun kenapa Harun Masiku yang sudah jelas dan terang benderang ada di Indonesia tidak bisa ditemukan oleh KPK? Menjadi wajar jika publik pesimis dan mengasumsikan bahwa KPK bukan tidak mampu menemukan Harun Masiku akan tetapi memang tidak mau," jelasnya.


Tidak hanya itu, kata Kurnia, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri mengalami kemunduran yang luar biasa. Menurutnya terhitung sejak dilantik menjadi Ketua KPK praktis tidak ada prestasi yang mampu Firli torehkan.

"Malah yang muncul ke publik adalah tindakan-tindakan kontroversialnya. Misal menjadi koki sambil memasak nasi goreng di saat ‘pekerjaan rumah’ KPK belum selesai, kunjungan ke berbagai lembaga negara yang tidak memiliki nilai urgensitasnya, dan adanya upaya paksa mengembalikan penyidik KPK, Rossa, ke instansi asal," paparnya.

Tidak hanya itu, menurut ICW, narasi yang selama ini diucapkan oleh Firli Bahuri terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi nyatanya hanya omong kosong belaka.

"Maka dari itu lebih baik saudara Firli Bahuri mengundurkan diri saja dari struktur Pimpinan KPK. Sebab, ia tidak mampu membawa KPK ke arah yang lebih baik. Justru yang tampak adalah semakin menurunnya kepercayaan publik pada KPK," tuturnya.


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.