Jumat, 06 Maret 2020 - 13:13:58 WIB
Menkopolhukam: Laut Indonesia Cenderung Membuat Situasi RumitKategori: Polhukam - Dibaca: 58 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Upacara Penyambutan dari Pasukan Valrid Bakamla RI menandai kedatangan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ke kantor Bakamla RI, di Jakarta, Jumat (6/2/2020).

"Lapor, upacara penyambutan siap dilaksanakan," tutur seorang pempimpin upacara kepada Mahfud.

Mahfud ke Bakamla RI guna memantau situasi terkini dari perairan Indonesia melalui alat komando pengendalian (Kodal) yang dimiliki Bakamla RI. Melalui alat itu, Mahfud dapat memantau pergerakan kapal-kapal di seluruh wilayah Perairan Indonesia.

Dia menyimpulkan, perairan Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya alam membuat situasi rumit dan rawan disana. Rumit dari banyaknya peraturan yang mengatur kewenangan penegakan hukum di laut dan rawan dari masuknya kapal - kapal asing, khususnya pencuri ikan.

"Kalau dalam inventarisasi kami ada sekitar 20 UU yang terkait dengan soal laut. yang seluruhnya nanti akan diomnibuskan. Tetapi institusi yang agak dianggap tumpang tindih itu ada 7. UU nya diketemukan ada 21," ucap Mahfud usai melakukan pemantuan perairan lewat Kodal milik Bakamla RI.

"Nah itulah perlunya adanya kesatuan komando, komando pengendaliannya itu supaya lebih sederhana daripada yang sekarang," tambahnya melengkapi.

Meski begitu, Mahfud mengaku kini tengah mencari cara agar kordinasi keamanan laut menjadi 1 komando di bawah Bakamla RI. Mengingat Omnibuslaw Keamanan Laut saat ini masih terus dibahas bersama kementerian terkait.

"Karena selama ini kan masih banyak, minimal masih ada 7 kan yang nangani. sekarang, okelah 7 tapi nanti koordinasinya tuh cuma 1," ujar Mahfud.

"Lalu saya melihat kesiapannya di sini dari sudut teknologinya, sdmnya, dan lain-lain dan Insyallah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani oleh Bakamla. Sesuai dengan instruksi Presiden," tambahnya.

Sementara itu untuk target, Mahfud memastikan pada tahun 2020 ini UU Omnibuslaw Keamanan Laut yang menyederhanakan aturan yang tumpang tindih di lautan akan selesai dirampungkan.

"Kalau target waktu yang secara administratif pemerintahan ya di tingkat Eksekutif itu mungkin dalam waktu 2-3 minggu ke depan sudah selesai. Tapi yang menyangkut hubungannya dengan legislasi ya kita mungkin setahun paling lama itu sudah bisa," pungkas Mahfud. 


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.