Selasa, 18 Februari 2020 - 19:27:25 WIB
Masih Defisit, Sri Mulyani Ancam Cabut Suntikan BPJS Kesehatan Masih Defisit, Sri Mulyani Ancam CabuKategori: Ekbis - Dibaca: 69 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengancam akan menarik suntikan anggaran terkait iruan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam Rapat Gabungan Pemerintah bersama Komisi II DPR RI, Komisi VIII DPR RI, Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Pimpinan DPR RI dari berbagai komisi yang hadir menyatakan menolak kebijakan pemerintah telah menaikkan iuran 100% per 1 Jnauari 2020. Empat pimpinan dan anggota komisi DPR RI, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani juga telah memberikan pernayatan kompak, walaupun BPJS memang masih terjadi defisit setiap tahunnya sejak tahun 2015.

“Tapi, ini kan sudah bertahun-tahun masih belum bisa dilunasi. Kalau tidak setuju dengan Perpres ini (Nomor 75 Tahun 2019 tentang BPJS Kesehatan), maka Rp13,5 triliun yang sudah disuntik tahun 2019, saya tarik kembali,” kata Sri dalam Rapat Gabungan RDP DPR RI bersama Pemerintah, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

BPJS masih memiliki defisit sebagai penyelenggara JKN pada tahun 2019 senilai Rp15,5 triliun. Sedangkan, menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga telah melakukan penyuntikan anggaran demi mengatasi defisit tersebut.

“Ibu Puan, ikut rapat di internal pemerintah tidak hanya sekali, dua kali. Tapi, 130 kali kami rapat membahas iuran ini,” ungkap Sri yang menyebut nama Puan sebagai mantan Menko PMK periode 2014-2019.

BPJS diungkap Sri telah mengalami defisit sejak tahu 2015, dan itu menjadi persoalan besar dalam program JKN.

“JKN itu pelayanan dasar. Jadi, kalau pelayanannya unlimited, maka iurannya berapa saja, pasti jebol,” keluh Sri.

Tak hanya Kemneterian Keuangan. Ada dua menteri turut menghadiri rapat tersebut, yaitu Menko PMK (2019-2024), Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara.

Selain itu, juga ada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur Utama 


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.