Rabu, 12 Februari 2020 - 17:13:11 WIB
Ini Tiga Fokus Rakernas BKKBN 2020Kategori: Nasional - Dibaca: 9 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (rakernas) di Auditorium BKKBN Jakarta. Dalam rakernas tersebut ada tiga poin yang menjadi fokus pembahasan BKKBN dalam menciptakan keluarga Indonesia yang berkualitas dan mandiri. 

Pertama, pemenuhan ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) di beberapa daerah, kedua mengerahkan dengan maksimal petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di daerah terpencil dan ketiga mencegah remaja melakukan pernikahan dini. 

"Ketersediaan alkon di daerah yang memang masih sulit didapatkan oleh masyarakat ya karena kurang pasokan, distribusinya jadi mandek apalagi beberapa bulan lalu banyak esselon yang pensiun jadi BKKBN bagaikan mobil yang tidak punya roda. Lalu petugas KB,  masih kurang didaerah padahal peran PLKB penting untuk menyampaikan seluruh informasi terkait pengembangan program KB dan ketiga kita harus beri pemahaman kepada remaja jangan sampai menikah di usia dini karena banyak resiko yang akan didapat," jelas Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kepada wartawan usai memberikan paparan dalam Rakernas BKKBN di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Sementara untuk masalah kekurangan PLKB di daerah, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menjelaskan ada 23.500 penyuluh di seluruh Indonesia namun tidak memenuhi semua di daerah. Apalagi, di Indonesia bagian timur seperti Sumatera Utara dan Papua sangat kekurangan PLKB karena hanya ada satu penyuluh untuk 25 desa. Padahal kata Nofrijal, adanya penyuluh KB itu penting agar masyarakat menggunakan alat kontrasepsi dengan benar dan tidak menikah sebelum usianya matang.

"PLKB di Indonesia ada 23.500 orang diantaranya 14.500 dengan status PNS dan 9.000 statusnya tenaga honorer dan itu harus memenuhi 82ribu desa bayangkan betapa berat satu PLKB membawahi 7 hingga 25 desa, idealnya 1 PLKB ya 1 desa," terang Nofrijal. 

Soal ketersediaan alkon kata Nofrijal masalah anggaran juga menjadi penghambat untuk penyediaan alat kontrasepsi sebab hanya ada Rp400 miliar untuk seluruh Indonesia. Padahal, pil dan suntikan yang kualitasnya bagus dan tidak mempengaruhi menstruasi pada wanita harganya lebih mahal. 

"Soal anggaran alkon juga masih kurang dan keterbatasan PLKB di daerah karena ketika masyarakat putus KB di tengah jalan itu masalah lagi dan jadi meningkat angka penduduk di Indonesia karena alat kontrasepsi ini paling mudah drop out atau terputus ditengah jalan. Banyak yang tidak disiplin minum pil atau pakai. Apalagi kalau daerahnya terpencil dan distribusi untuk mengirim aksesnya susah. Ini yang harus diperhatikan untuk PLKB," jelas Nofrijal. 

Sedangkan untuk angka pernikahan dini yang tidak terkendali lanjut Nofrijal, akan berdampak langsung terhadap masalah lainnya, seperti angka kematian ibu tinggi, balita kerdil (stunting), kemiskinan, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menurun hingga daya saing kehidupan yang rendah.

"Intinya jika program KB tidak maksimal diantaranya menyetop pernikahan dini maka akan menimbulkan banyak masalah,  yaitu angka kematian ibu meningkat. Menimbulkan bayi stunting, kehidupan ekonomi yang rendah bahkan tidak mampu bersaing nanti kedepannya.  Hal itu yang ingin kita cegah dengan upaya sosialisasi pengenalan program membangun keluarga yang mandiri berkualitas dan sejahtera," katanya. 

Diketahui BKKBN hingga tanggal 13 Februari 2020 mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rakornis program BanggaKencana atau pembangunan keluarga berencana. Hal itu dilakukan sebagai wujud dukungan BKKBN maupun pemangku kebijakan (stakeholders) kepada mitra kerja KKBPK hingga tahun 2024 untuk melancarkan program-program KB.

Dengan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan pelaksanaan dan kegiatan program BanggaKencana yang baru dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah pesisir, daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.

Pencapaian atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) III Tahun 2015-2019 juga akan dievaluasi dalam rakernas kali ini. Bin


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.