Senin, 09 Desember 2019 - 19:39:38 WIB
Ketua DKPP Sebut Pelanggaran Etik Pemilu Bisa Diteruskan ke PidanaKategori: Polhukam - Dibaca: 39 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengungkapkan bahwa ada beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu yang seharusnya dapat diteruskan ke pengadilan pidana.

Hal ini dilontarkannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sabtu (8/12/2019) malam.

Di hadapan ratusan peserta, Harjono mencontohkan penyelenggara pemilu tingkat ad hoc yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jenis berat dalam sidang DKPP. Selama ini, lanjutnya, penyelenggara tingkat ad hoc tersebut paling maksimal hanya dikenakan sanksi pemberhentian tetap dan tidak dapat menjadi penyelenggara pemilu untuk masa yang akan datang dari DKPP.

“Kalau pelanggarannya besar, mestinya dibawa ke proses pengadilan lain, pidana misalnya,” kata Harjono dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Minggu (8/12/2019).

Harjono juga mencontohkan adanya peserta pemilu yang mengadukan oknum penyelenggara pemilu ke DKPP. Dalam persidangan, si pelapor mengadukan penyelenggara karena tidak berhasil menjadi anggota legislatif meskipun sudah memberikan uang kepada penyelenggara yang dilaporkan itu.

Peserta itu, lanjut Harjono, juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta oknum penyelenggara tersebut untuk mengembalikan uang yang telah ia berikan.

“Ini kan seolah Pemilu Jurdil (jujur dan adil) hanya diibaratkan kita membeli pisang goreng di warung saja. Kalau kita beli pisang goreng, pisang gorengnya habis, lalu duitnya dikembalikan,” ucapnya dengan mimik serius.

Padahal, Harjono melanjutkan, kasus tersebut dapat terjamah oleh hukum. Dan seorang penyelenggara pemilu seharusnya dapat melaporkan siapa pun yang berupaya menyuap dirinya kepada polisi, sepanjang ada saksi.

“Hukum kita kan belum seperti itu karena dianggap pidana pemilu tidak bisa diteruskan kalau pemilunya sudah selesai,” terang Harjono.

“Mestinya itu harus tanggung jawab, yang namanya nyogok ya sampai kapan pun juga tetap nyogok,” tegas mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Net


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.

 



TerpopulerTolak Tampil Untuk The Voice As (196412)Menikah di Bali (27746)Tampil di Jakarta (26780)Inilah Saham Pilihan Pekan Ini (16347)119 Orang Tewas Akibat Gempa di Meksiko (14283)Isagenix Berkontribusi Wujudkan Masyarakat Lebih Sehat (13960)Nurul Arifin: JK Tutup Pintu Buat Saya (12798)Profil Susi Pudjiastuti (12332)Wawarinka Melangkah ke Perempat Final (11871)Khloe Kardashian Siap Ceraikan Lamar Odom (11654) INTERNASIONALPolandia Beli 32 Jet Tempur Siluman F-35 ASWARSAWA-Polandia memastikan membeli 32 unit pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning ...


Virus Wuhan Kacaukan Acara ImlekAbu Sayyaf Culik 5 WNI, Menlu RI Panggil Wakil Malaysia dan FilipinaKonflik Natuna dan Klaim Laut China Selatan Bikin ASEAN MeradangChina Resmi Tugaskan Kapal Perang Terbesar di AsiaLa Catrina, Bos Cantik Geng Narkoba Ditembak Mati Polisi MeksikoKata Mahathir, Israel Harus Diadili ICC karena 3 AlasanJet Tempur J-15 China Mulai Lepas Landas dari Kapal Induk Shandong
Laporan KhususSebaiknya, Dua Anggota KPU dan Dua Anggota Bawaslu Mambramo Raya Dipcat JAKARTA-Sebaiknya, dua anggota Koalisi Pemilihan Umum (KPU) dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...


Tim Pelajar SD Indonesia Raih 11 Perak dan 11 Perunggu di IMSOKen Chaidian Pimpin MGKR DPD dan DPC Menolak Mubes MKGR Perkumpulan atau MKGR OrganisasiKPN Sail Nias Tiba Kembali di JakartaKontingen Pelantara 9 Gelar Kegiatan di LampungKRI Tanjung Kambani 971 Gelar Ritual Khatulistiwa Kontingen Pelantara 9 Saksikan Atraksi Lompat Batu