Selasa, 20 Oktober 2020,


Senin, 09 Desember 2019 - 16:35:34 WIB
Sebaiknya, Dua Anggota KPU dan Dua Anggota Bawaslu Mambramo Raya Dipcat Kategori: Laporan Khusus - Dibaca: 311 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Sebaiknya, dua anggota Koalisi Pemilihan Umum (KPU) dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mambramo Raya, Papua dipecat atau mengundurkan diri secepatnya. Karena telah melanggar UU No.17 tahun 2017 pasal 335.  

Permintaan itu disampaikan 13 anggota Partai Politik yang di antaranya adalah PKPI, PSI, dan Partai Amanat Nasional. Melalui Sekjen Dewan Perwakilan Daerah PAN Mambramo Raya, Papua Titus Ayomi mengatakan KPU tentang melanggar UU No. 17 tahun 2017 pasal 335 ayat 1-7. Pasal 2, misalnya kata Titus, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan anggotanya sebagai anggota DPR RI/DPR Provinsi dan DPR Kabupaten dan Kota menjadi calon terpilih.

Titus menjelaskan dua nama anggota KPU yakni Marten Murafer dan Hasan Tomo serta dua anggota Bawaslu yakni Saina Sineri dan Metu Salah Komi sebaiknya mereka dipecat oleh KPU Pusat dan Bawaslu Pusat karena susah bekerja tidak baik dan tidak netral. Mereka telah mencederai hati rakyat Mambramo Raya. Sehingga, kata Titus jika ini tidak dilakukan maka akan berdampak pada Pilkada Serentak 2020.

"Jadi sebaiknya, DKPP RI KPU Pusat dan Bawaslu Pusat memberikan tindakan tegas dengan memecat empat orang tersebut. Coba bayangkan sengketa Pilkada Mambramo Raya masih tahap dalam sidanng MK yang putusannya akan diputus pada Agustus 2019, tapi pihak KPU Mambramo Raya telah melakukan sidang pleno pada 24 Mai 2019. Di mana kedua anggota KPU itu dengang sengaja berpihak kepada 3 partai yakni Partai Golkar, Gerindra, dan PKS," jelas pria kelahiran Kampuri, Mambramo Raya, Papua,  24 Desember 1972 kepada investigasibrief.com di Jakarta, Senin (9/12/2019). 

Ia menambahkan, apalagi ketiga partai tersebut Golkar, Gerindra, dan PKS sama sekali tidak mengindahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagai telah diatur dalam LPDKK 1-7. Sementara 13 partai peserta pemilu di Mambramo Raya telah melaksanakan LPDKK 1-7 dengan baik dan benar.

"Sebagi ketentuan di atas kami 13 Partai mengajukan keberatan kepada Ketua DKPP RI bahwa waktu yang telah ditentukan LPDKK yakni 23 April-2 Mei 2019 pukul 18.00 WIT atau 16.00 WIB dengan tidak ada tambahan waktu ada tiga partai tidak melaporkan ke LPDKK. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakan dengan benar, maka ketiga partai tersebut yakni Golkar, Gerindra, dan PKS telah melanggar UU No. 7 tahun 2017 pasal 335 seperti bunyi di atas," ungkap Titus.

Jadi sekali lagi, pihaknya masih menunggu dari surat penolakan dari KPU Pusat. Sehingga, kata Titus sebaiknya DKPP RI bertindak tegas dengan memecat dua anggota KPU dan dua anggota Bawaslu Mambramo Raya. Agar ke depannya, ujar Titus, tidak mencederai demokrasi di tanah Mambramo Raya, Papua khususnya dan bumi pertiwi Indonesia umumnya.

"Apalagi, tahun depan atau 2020 ada Pilkada Serentak. Jangan sampai orang-orang seperti ada di tanah Mambramo Raya. Bisa rusak demokrasi di sana. Mereka harus dipecat secera hormat. Sekaligus mencederai dan menyakiti hati rakyat Mambramo Raya. Kami bukan orang-orang bodoh yang tidak tahu politik. Ingat kami juga mampu sebagai penyelenggara pemilu di negeri sendiri," imbuh Titus.

Adapun nama-nama 13 partai poltik yang mendukung dua anggota KPU dan dua anggota Bawaslu Mambramo Raya dipecat adalah Lukas Ewey (PKPI), Andi Mai (PSI), Spenyel Iwanggin (PKPI), Melkyani Dom (Demokrat), Makarius (PKPI), Marafel M (PSI), Karel Tamen (Demokrat), Daeng Patty Leksoin (PAN), dan Titus Ayomi (PAN). Jok


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.