Rabu, 27 November 2019 - 14:58:52 WIB
KPK Klaim Bantu Atasi Fraud BPJS KesehatanKategori: Polhukam - Dibaca: 39 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan kinerjanya selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya KPK mengklaim telah ikut membantu memperbaiki fraud di BPJS Kesehatan yang menyebabkan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang membengkak setiap tahunnya.

“Kami mendorong semua pihak untuk menggunakan data tunggal, NIK menjadi pedoman. Ini yang sedang berlangsung di banyak kegiatan yang kita mencoba NIK di mana-mana. 2017, karena dengan kita meneliti NIK yang ada di data BPJS itu sekian berapa juta yang kita hilangkan. Oh 4 juta orang kemudian bisa kita hilangkan karena nggak punya NIK dan nggak ada yang protes. Jangan-jangan juga nggak ada,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Di tahun yang sama, Agus melanjutkan, KPK juga mendorong penyampaian rencana kebutuhan obat bagi semua Rumah Sakit (RS) pemerintah dan swasta. Termasuk provider jaminan kesehatan nasional untuk membuka akses E-Catalog. E-Catalog ini merupakan cara membeli data yang dibuka LKPP sehingga, untuk membeli obat tinggal beli saja dan tidak perlu lelang.

Kemudian, sambung Agus, KPK juga mendorong penanganan Jaminan Kesehatan Masyarakat baik BPJS maupun lainnya. Pada 2017, pembayaran iuran BPJS lewat DAU yang masuk ke APBD namun, karena muncul kasus kemudian muncul di mana iurannya sudah ditarik dati APBD tetapi iurannya tidak disetorkan.

“Ini terjadi di Subang. Mestinya kebutuhan untuk iuran BPJS ditarik dari APBD kemudian tidak disetorkan untuk ketahuan lalu ditangkap. Untuk keperluan iuran BPJS, DAU dari Kemenkeu langsung ditransfer,” paparnya.

Selain itu, dia menambahkan, banyak RS di daerah yang kemudian dalam tanda kutip mengaku klasifikasi RS-nya lebih tinggi dalam hal ini kelas B. Sehingga, akhir-akhir ini Kemenkes membuat Surat Edaran bahwa banyak RS yang menurunkan kelasnya dari B ke C. Karena ternyata, dengan mereka meningkatkan kelasnya jadi B itu akan dibayar lebih tinggi.

“Ada 839 RS, kemungkinan missmatched Rp8 triliun. Jadi cukup besar. Mudah-mudahan pengaturan berikutnya berdasarkan informasi dari KPK kemudian Kemenkes melakukan pengaturan-pengaturan itu,” harapnya. Jok


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.

 



TerpopulerTolak Tampil Untuk The Voice As (196411)Menikah di Bali (27746)Tampil di Jakarta (26780)Inilah Saham Pilihan Pekan Ini (16347)119 Orang Tewas Akibat Gempa di Meksiko (14279)Isagenix Berkontribusi Wujudkan Masyarakat Lebih Sehat (13960)Nurul Arifin: JK Tutup Pintu Buat Saya (12797)Profil Susi Pudjiastuti (12332)Wawarinka Melangkah ke Perempat Final (11870)Khloe Kardashian Siap Ceraikan Lamar Odom (11654) INTERNASIONALPolandia Beli 32 Jet Tempur Siluman F-35 ASWARSAWA-Polandia memastikan membeli 32 unit pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning ...


Virus Wuhan Kacaukan Acara ImlekAbu Sayyaf Culik 5 WNI, Menlu RI Panggil Wakil Malaysia dan FilipinaKonflik Natuna dan Klaim Laut China Selatan Bikin ASEAN MeradangChina Resmi Tugaskan Kapal Perang Terbesar di AsiaLa Catrina, Bos Cantik Geng Narkoba Ditembak Mati Polisi MeksikoKata Mahathir, Israel Harus Diadili ICC karena 3 AlasanJet Tempur J-15 China Mulai Lepas Landas dari Kapal Induk Shandong
Laporan KhususSebaiknya, Dua Anggota KPU dan Dua Anggota Bawaslu Mambramo Raya Dipcat JAKARTA-Sebaiknya, dua anggota Koalisi Pemilihan Umum (KPU) dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...


Tim Pelajar SD Indonesia Raih 11 Perak dan 11 Perunggu di IMSOKen Chaidian Pimpin MGKR DPD dan DPC Menolak Mubes MKGR Perkumpulan atau MKGR OrganisasiKPN Sail Nias Tiba Kembali di JakartaKontingen Pelantara 9 Gelar Kegiatan di LampungKRI Tanjung Kambani 971 Gelar Ritual Khatulistiwa Kontingen Pelantara 9 Saksikan Atraksi Lompat Batu