Rabu, 13 November 2019 - 11:48:14 WIB
KPK Jangan Anggap Enteng Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MDKategori: Polhukam - Dibaca: 35 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait dengan laporan Presiden Jokowi kepada KPK tentang dugaan praktik korupsi kelas kakap, tidak bisa dianggap enteng begitu saja.

"Ini laporan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berkomitmen untuk memberantas korupsi," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Rabu (13/11/2019).

Menurut Sulthan, laporan itu mungkin saja mengandung data dan bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK perlu menelusurinya dari pada menyibukkan diri pada praktik korupsi kecil-kecilan. Namun demikian, kata Sulthan, sangat disayangkan jika Menko Polhukam selaku pembantu presiden tidak secara jelas menyebutkan ini terkait kasus korupsi apa. Jika benar kasus tersebut skalanya besar, sudah pasti kerugian negara yang ditimbulkan juga besar.

"Apa benar sekelas presiden yang melaporkan KPK tidak serius dalam menanggapinya. Bagaimana jika yang melaporkan seperti kita yang rakyat biasa ini," kata Sulthan. 

"Kekhawatiran semacam ini kan tidak baik jika dibiarkan bergerak liar di luar sana. Oleh karena itu, dugaan semacam ini perlu segera dijawab dan dibantah dengan aksi nyata KPK," imbuhnya.


Lebih lanjut Sulthan mengatakan, jika KPK merasa ada hambatan dalam mengungkap kasus korupsi kakap tersebut, bisa dikomunikasikan. Selanjutnya melakukan upaya singkronisasi dengan semua stakeholder yang ada.

Sebab jika dibiarkan begitu saja nantinya timbul persepsi macam-macam dan jangan sampai ada asumsi negara bisa ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu.

"Jika dibiarkan nantinya negara ini bergeser dari hukum sebagai panglima menjadi mafia sebagai penguasa," tutur pria lulusan Hukum Tata Negara UGM ini. 

Ia khawatir jika laporkan tersebut tak ditelusuri lebih lanjut maka berpotensi membingungkan masyarakat. Masyarakat akan bertanya-tanya korupsi apa dan yang mana, lalu melibatkan siapa saja, kemudian untuk kepentingan apa dan siapa. "Ini mesti diungkap semuanya kepada publik agar tingkat kepercayaan kepada institusi negara tetap terjaga dengan baik," tukasnya.

Di sisi lain, jika laporan ini dibiarkan maka tampak keliatan ada pola komunikasi institusi negara kepada publik yang tidak utuh. Jika hanya menyentil tanpa ada kejelasan apapun, nantinya hanya menimbulkan kegaduhan semata, bahkan bisa dikatakan mencari sensasi.

"Oleh karena itu celotehan ini perlu segera ditindaklanjuti secara serius agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya. Net


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.

 



TerpopulerTolak Tampil Untuk The Voice As (196198)Menikah di Bali (27583)Tampil di Jakarta (26665)Inilah Saham Pilihan Pekan Ini (16297)119 Orang Tewas Akibat Gempa di Meksiko (14123)Isagenix Berkontribusi Wujudkan Masyarakat Lebih Sehat (13898)Nurul Arifin: JK Tutup Pintu Buat Saya (12740)Profil Susi Pudjiastuti (12272)Wawarinka Melangkah ke Perempat Final (11820)Khloe Kardashian Siap Ceraikan Lamar Odom (11622) INTERNASIONALIni Dia Pemimpin Termuda DuniaHELSINKI-Seorang perempuan berusia 34 tahun terpilih sebagai perdana menteri (PM) baru Finlandia. Pemimpin ...


Filipina Bakal Beli Rudal Jelajah Supersonik Tercepat di DuniaErdogan Sambut Kunjungan Menhan Prabowo di Istana PresidenHadapi Banyak Kritikan, Abe Jadi PM Jepang TerlamaAda yang Shock dalam Transkrip Penyelidikan Pemakzulan TrumpAngin Segar Perang Dagang China-AS, Trump Tunda Kenaikan Tarif BaruDelegasi Korut Tiba di Swedia untuk Berunding dengan ASTrump: Perundingan Nuklir dengan Korut Terus Berlanjut
Laporan KhususSebaiknya, Dua Anggota KPU dan Dua Anggota Bawaslu Mambramo Raya Dipcat JAKARTA-Sebaiknya, dua anggota Koalisi Pemilihan Umum (KPU) dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ...


Tim Pelajar SD Indonesia Raih 11 Perak dan 11 Perunggu di IMSOKen Chaidian Pimpin MGKR DPD dan DPC Menolak Mubes MKGR Perkumpulan atau MKGR OrganisasiKPN Sail Nias Tiba Kembali di JakartaKontingen Pelantara 9 Gelar Kegiatan di LampungKRI Tanjung Kambani 971 Gelar Ritual Khatulistiwa Kontingen Pelantara 9 Saksikan Atraksi Lompat Batu