Kamis, 14 Maret 2019 - 13:10:33 WIB
MK Putuskan Presiden Tak Perlu Cuti KampanyeKategori: Nasional - Dibaca: 11 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan sekelompok mahasiwa mengenai aturan kampanye pemilu. 

Dalam putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019, MK menegaskan presiden tidak perlu cuti kampanye saat mengikuti pilpres sebagaiamana tertuang dalam Pasal 299 Ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK berpendapat Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan/atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 

"Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atauWakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye," kata Majelis Hakim yang dipimpin Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/3/2019) seperti dikutip dari website resmi MK. 

Menurut MK, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu. 

"Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan," kata hakim MK. 

Kendati demikian MK menilai perlu ada pembatasan bagi capres/cawapres petahana dalam kedudukannya sebagai petahana agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. 

"Pembatasan tersebut, baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara," kata MK. 

Permohonan gugatan diajukan oleh enam mahasiswa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah pada 17 Januari 2019. Mereka menggugat Pasal 299 ayat 1 UU 7/20197 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye. Jok


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.

 



TerpopulerTolak Tampil Untuk The Voice As (195329)Tampil di Jakarta (26013)Menikah di Bali (25441)Pergantian Pangdam IV Diponegoro di Luar Kebiasaan (20639)Messi Dirindukan Barcelona (19188)Inilah Saham Pilihan Pekan Ini (15572)Surya Paloh Doakan Endriartono Menangi Konvensi PD (15496)Isagenix Berkontribusi Wujudkan Masyarakat Lebih Sehat (13298)119 Orang Tewas Akibat Gempa di Meksiko (12814)Nurul Arifin: JK Tutup Pintu Buat Saya (12467) INTERNASIONALDua Pesawat Rusia Mendarat di VenezuelaCARACAS-Dua pesawat Angkatan Udara Rusia mendarat di bandara utama Venezuela dengan membawa seorang pejabat ...


Venezuela Dijatuhi Sanksi Oleh ASDubes Suriah: Dataran Tinggi Golan Akan Tetap Jadi Wilayah SuriahKolombia Usulkan Pemberian Suaka Bagi Tentara Venezuela yang MembelotPutin: Su-57 Rusia Jet Tempur Terbaik di DuniaRusia: Rudal Baru Sarmat Mampu Merobek Setiap Pertahanan RudalKorut Menarik Diri dari Kantor Penghubung Antar KoreaTrump: Saatnya AS Akui Kedaulatan Israel atas Golan
Laporan KhususJokowi Komitmen Genjot Pembangunan SDM Besar-besaranJAKARTA-Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa dalam lima tahun ke depan ...


Suku-suku Pedalaman Indonesia yang Menolak ModernisasiInilah Pemenang Lomba Foto Jurnalistik Home Credit Indonesia 2018Aneh, Crowd Control di Inasgoc Diatur Perusahaan SatpamMiss Indonesia Alya Nurshabrina Berbagi Motivasi Berburu Pelangi Abadi di Lereng Gunung SemeruPembentukan Pansus Angket TKA Masih AlotSegera Eksekusi Terpidana Mati Kasus Narkoba