Senin, 04 Februari 2019 - 18:40:08 WIB
Proses Hukum Komisioner KPU Diyakini Tak Ganggu Tahapan PemiluKategori: Polhukam - Dibaca: 10 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Anggota Komisi II DPR, Sudiro Asno menilai proses hukum terhadap sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengganggu proses maupun tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Sebab, kata dia, pengambilan keputusan di KPU bersifat kolektif kolegial. Sehingga, lembaga penyelenggara pemilu itu bisa mengambil keputusan walaupun sejumlah komisionernya terjerat persoalan hukum.

"Kalau aparat penegak hukum memiliki bukti cukup, meningkatkan status sejumlah komisioner, pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan. Tahapan pemilu tidak akan terganggu, karena kinerja komisioner KPU bersifat kolektif kolegial," kata Sudiro dihubungi wartawan, Senin (4/2/2019).
 
Bahkan kata dia, penahanan terhadap sejumlah komisioner KPU pun tidak akan menghentikan jalannya Pemilu 2019. Karena, ada mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap komisioner KPU.

"Kita tidak perlu menyikapi persoalan ini secara berlebihan. Semua sudah ada mekanismenya," paparnya.

Dia melanjutkan, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, kata dia, semua orang kedudukannya sama di depan hukum, sehingga semua orang harus patuh hukum.

Dia pun meminta semua pihak menghormati jalannya proses penegakan hukum terhadap komisioner KPU di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dikatakannya, upaya penegakan hukum terhadap sejumlah komisioner KPU tak bisa disebut sebagai kriminalisasi.

Pasalnya, kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengusut tuntas persoalan tersebut. "Kami kecewa, ada pihak yang menyebut penegak hukum melakukan kriminalisassi saat menjalankan tugas," ucapnya. Sin

0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.