Senin, 12 November 2018 - 08:54:24 WIB
Turki Saingi AS, dan Rusia, Ciptakan Railgun HypervelocityKategori: Daerah - Dibaca: 27 kali


Baca Juga:

SURABAYA-Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tentang Pengupahan. Pasalnya, regulasi tersebut mengatur bahwa kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden DPP Sarbumusi Saiful Bahri mengatakan, acuan kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Sehingga, nasib kaum buruh tidak akan bisa sejahtera. "PP 78 soal pengupahan harus dibatalkan, karena merugikan buruh," katanya, Senin (12/11/2018)

Keberadaan Sarbumusi, tambahnya, bukan hanya sekedar sebagai salah satu serikat pekerja, tapi berupaya memberi perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Dia menilai, semakin hari, buruh semakin kurang mendapat tempat. “Untuk itu, kedepan, Sarbumusi akan memperkuat advokat buruh, atau pendampingan hukum terhadap persoalan yang dihadapi buruh,” terangnya.

Dia menandaskan, jika merunut pada UMK, secara matematis, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan lebih dari layak. Untuk itu, Sarbumusi akan memberikan jalan lain, melalui Koperasi. Pihaknya akan membentuk koperasi yang didirikan oleh seluruh serikat pekerja di Indonesia.

Gagasan ini telah mendapatkan restu dari Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakiri. "Mudah mudahan terlaksana. Kita berupaya buruh dan keluarga buruh itu sejahtera, salah satunya dengan koperasi," paparnya. Sind


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.