Jumat, 14 September 2018 - 12:48:49 WIB
Pemerintah Diminta Secepatnya Setop Gaji PNS KoruptorKategori: Nasional - Dibaca: 48 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpidana kasus korupsi masih bisa menikmati gaji. Walaupun mengusik rasa keadilan, tapi inilah fakta yang ada. Berbagai masalah seperti payung hukum, birokrasi, dan lemahnya pembaruan data, adalah di antara pemicu kekisruhan ini.

Kondisi tersebut tentu harus segera dihentikan agar tidak terus berlanjut. Sejauh ini pemerintah sudah merespons dengan membuat surat keputusan bersama (SKB) yang melibatkan tiga pihak terkait. Hanya prosesnya masih lama, hingga gaji untuk PNS terpidana korupsi baru bisa dihentikan Desember nanti.

Karena itulah dibutuhkan tero bosan agar masalah tersebut bisa terselesaikan secepatnya dan kerugian negara tidak membesar. Solusi cepat diperlukan karena kerugian akibat PNS terpidana korupsi lumayan besar. Data terakhir terdapat 2.357 PNS yang telah divonis sebagai terpidana korupsi dengan kekuatan hukum tetap (inkracht).

Mereka terdiri atas 1.917 PNS yang bekerja di pemerintah kabupaten/kota, 342 PNS pemerintah provinsi, dan 98 PNS bekerja di kementerian/lembaga di wilayah pusat. BKN menaksir, kerugian tiap bulan yang harus ditanggung pemerintah sekitar Rp11.785.000.000.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai persoalan tersebut sebenarnya bukan hal yang rumit untuk dituntaskan. Masalahnya tergantung kemauan dan keseriusan masing-masing pimpinan instansi.

“Jika ada korupsi di daerah, pasti semua tahu. Tidak saja jajaran pemerintahan, tapi juga masyarakat. Harusnya tanpa dikirimi putusan pengadilan pun pemda proaktif. Ini tidak rumit, hanya mau atau tidak? Serius atau tidak?,” ungkapnya.

Endi menandaskan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan sekda sudah seharusnya segera memproses secara administrasi pemberhentian PNS terpidana korupsi tersebut. Dalam hal ini harus segera di berhentikan sebagai PNS dan dicabut hakhak keuangannya.

“Persoalannya adalah PPK dan sekda ini lambat. Ini bukan karena administrasi, karena ada unsur kesengajaan,” tuturnya.

Dia mengingatkan, jika proses administrasi pemberhentian PNS terpidana korupsi berjalan lamban, hal tersebut menjadi persoalan hukum, bukan hanya pada PNS terpidana korupsi, tapi juga kepada kepala daerah dan sekda. Sebab, mereka berperan menyebabkan kerugian negara karena mempekerjakan PNS yang seharusnya sudah berhenti.

“Ini sudah pelanggaran. PNS itu tidak bisa bekerja tanpa persetujuan PPK dan sekda. Jadi, mereka harus diproses hukum agar ada efek jera bagi kepala daerah dan sekda,” ungkapnya.

Endi pun meminta Kemendagri memaksimalkan evaluasi dan pantauannya kepada daerah. Dengan begitu hal-hal serupa tidak kembali terulang dan dapat diantisipasi. Kemarin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi(Menpan-RB) Syafruddin, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana menandatangani SKB. Kendati demikian, pemberhentian terhadap PNS terpidana korupsi baru bisa dilaksanakan paling lambat bulan Desember.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, keputusan bersama ini dibuat untuk sinergi dan koordinasi kementerian/ lembaga dalam rangka penegakan hukum. Dia menegaskan bahwa siapa pun PNS yang korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat. Sind


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.