Senin, 02 Juli 2018 - 13:26:08 WIB
PKS Janji Tak Akan Dorong Koruptor Jadi CalegKategori: Polhukam - Dibaca: 17 kali


Baca Juga:

JAKARTA-Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya tidak akan mencalonkan mantan narapidana (napi) kasus korupsi walaupun tidak ada aturan yang melarangnya. 

Hal itu diungkapkan Hidayat menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang aturan larangan mantan terpidana kasus korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg).

"Walaupun tidak ada aturan ini, PKS tidak akan mencalonkan mantan Napi koruptor," kata Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Lagipula, kata dia, PKS tidak pernah mengajukan mantan Napi korupsi maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) selama ini. Maka itu, kata dia, PKS setuju dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 itu.

Dia mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga setuju dengan PKPU tersebut. Menurut dia, PKPU tersebut merupakan upaya preventif dari KPU agar proses demokrasi disterilkan dari masalah korupsi. 

"Kalau masalah mantan napi koruptor, sudah lah baiknya diberikan kepada yang non koruptor," ujar Wakil Ketua MPR ini.

Sebelumnya, KPU telah resmi menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di dalamnya melarang mantan koruptor maju sebagai calon legislatif.

Pro kontra bermunculan seiring penerbitan larangan mantan napi kasus korupsi untuk jadi caleg oleh KPU. Meski demikian, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, PKPU tersebut bukan hal kaku dan dan masih bisa diubah. 

"Jadi posisinya itu, KPU sudah menetapkan dan kemudian dipublikasikan. Peraturan KPU bukan sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan, diubah, diperbaiki, tentu bisa. Tapi cara mengubah, memperbaiki itu sudah diatur juga dalam peraturan perundangan," kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Minggu 1 Juni 2018.

Arief menjelaskan, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan PKPU yang telah diterbitkan, KPU mempersilahkan pihak-pihak tersebut untuk menggugat ke Mahkamah Agung (MA).

"Siapa pun boleh, kalau kamu mau jadi calon dan tidak setuju dengan peraturan itu, silakan mengajukan judical review di Mahkamah Agung," tuturnya.

Dia juga menuturkan dalam hal ini masih ada peluang untuk melakukan revisi PKPU, namun hingga saat ini pihaknya masih memandang PKPU sudah cukup.

"Sebetulnya apa yang kami lakukan sekarang bukan berarti menjadi mati atau tidak bisa bergerak, peluangnya masih ada semua melalui MA terus KPU melakukan revisi juga bisa. Jadi masih ada ruang, tapi sampai hari ini PKPU itu kami pandang sudah cukup," katanya. Sind


0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.