Jumat, 27 April 2018 - 12:43:29 WIB
Segera Eksekusi Terpidana Mati Kasus NarkobaKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 34 kali


Baca Juga:Pemborosan PGN dan PPA dalam Sorotan DahlanKisruh Arema Berimbas ke Gajayana Indonesia Borong Pesawat (Buatan Sendiri Kena Hujat) Munarman: Yang Benci FPI= Suka Maksiat dan Korupsi
JAKARTA-Indonesia akan terus menjadi target sasaran peredaran obat-obatan terlarang karena jaringan mafia narkoba melihat penegakan hukum di negeri ini masih lemah. 

Indikasi ini salah satunya berupa ketidakpastian pelaksanaan eksekusi terpidana mati narkoba. Kondisi demikian terbilang ironis bila di bandingkan era awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertindak tegas dengan mengeksekusi 18 terpidana mati melalui tiga jilid eksekusi, di antaranya atas warga negara (WN) Australia ang gota Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran serta gembong narkoba Freddy Budiman. 

Setelah kevakuman eksekusi terpidana mati akibat tidak berlanjutnya eksekusi mati, penyelundupan narkoba dalam sekala besar seolah datang silih berganti. Beberapa kasus kakap yang terungkap antara lain penyelundupan 1 ton sabu asal China di Anyer, Banten (13/07/2017), 1,03 ton sabu dari kapal MV Sunrise Glory di perairan Batam (07/02/ 2018), dan 1,8 ton sabu dari kapal Pinuin Union di per airan Anambas, Riau (20/02/2018). 

Data hingga 2016 menyebut 47 terpidana mati antre eksekusi, termasuk di antaranya dalam proses banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi. Kini jumlah terpidana mati kasus narkoba kembali bertambah. Sebanyak 8 tersangka penyelundupan 1 ton sabu di Serang di vonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. 

Di antara terpidana mati yang belum juga dieksekusi ada lah Togiman. Padahal bandar yang akrab dengan sapaan Toge itu dua kali divonis mati, yakni atas kasus penyelundupan 25 kg sabu dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp6,4 triliun. 

Yang memprihatinkan, Toge tetap bisa mengendalikan bisnis narkoba saat menunggu eksekusi mati di dalam penjara. “Maraknya narkoba masuk ke Indonesia merupakan dampak sampingan dari eksekusi mati yang terlalu lama sehingga tidak ada kepastian hukum. Hukum di Indonesia dianggap oleh para pebisnis narkoba masih fleksibel,” ujar pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra kepada KORAN SINDO kemarin. 

Dalam pandangannya, negara tidak boleh abai atau berada dalam posisi kedap. Sebaliknya negara harus hadir melihat kenyataan ancaman berbahaya bagi keselamatan bangsa ini. Pemerintah terutama penegak hukum harus tegas melindungi warga negara Indonesia dari jahatnya para pebisnis narkoba. 

“Maka eksekusi mati harus dijalankan, tidak boleh ditunda lagi karena faktanya bisnis narkoba banyak dijalankan dari dalam lapas atau rutan oleh orang-orang yang berstatus narapidana,” tegasnya. 

Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta menilai, pemberian eksekusi mati bagi penyelundup sabu sebenarnya dapat memberikan efek jera yang signifikan. 

“Jika delay pemberian hukuman terlalu lama, akan ada faktor-faktor lain yang memengaruhi sehingga efektivitas hukuman menjadi tidak optimal,” katanya kemarin. 

Dia menilai, mafia narkoba yang seharusnya menjadi takut akan hukuman, dengan melihat contoh eksekusi mati yang tidak jelas demikian, menjadi tidak dapat melihat hubungan kausalitas antara perilaku dan hukuman. Hal ini jelas melemahkan hukum itu sendiri. 

“Law enforcement harus disertai dengan kesegeraan. Kalau tidak ada kesegeraan, hubungan antara pelanggaran dengan law enforcement menjadi kabur. Pemerintah perlu memprioritaskan eksekusi agar efek jera bisa terjadi. Efek jera itu hasil pembelajaran. Kalau tidak konsisten ya tidak akan berdampak,” tandasnya. 

Desakan penyegeraan eksekusi mati pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ekspos barang bukti sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Korsin/Any

0 Komentar Pembaca















Isi Komentar:

Nama:
Website:
Komentar:
 
 Masukkan 6 kode di atas.